Testimoni Pengcab PSSI Kab. Wonosobo

SEPAK BOLA. Sebuah kata yang sangat melekat di hati masyarakat khususnya pecinta dan penggemar olah raga kulit bundar. Sepak bola merupakan olah raga yang sangat merakyat dari semua kalangan, dari kota sampai ke desa, dan olah raga yang murah meriah untuk kita nikmati. 

Kondisi Persepakbolaan di Kabupaten Wonosobo dapat dikatakan mengalami pasang surut baik dalam kepengurusan maupun prestasi Sepak Bola itu sendiri. Kami sebagai salah seorang pengurus Pengcab PSSI Kab. Wonosobo periode 2005 - 2011 kurang lebihnya akan menyampaikan sebuah pengalaman selama menjadi pengurus, bisa dikatakan sebuah testimoni ataupun sebuah pengalaman, minimal dapat dijadikan referensi dalam menentukan program empat tahun ke depan. Secara garis besar dari berbagai permasalahan persepakbolaan di Kabupaten Wonosobo dapat kita kelompokan menjadi 2 ( dua ) yaitu Infrastruktur dan Pembinaan.

1. Infrastruktur maupun sarana yang mendukung persepakbolaan di Kab. Wonosobo dapat dikatakan sangat minim, dari mulai Lapangan Sepak Bola yang ada di pedesaan maupun tingkat kecamatan yang belum memadai, apalagi berupa Stadion sepertinya harus menunggu lebih sabar lagi.

Kita bicara ngalor ngidul tentang Sepak Bola sepertinya masih terbatas diskusi dan diskusi di belakang meja dan ketika kita keluar dari ruangan menjadi sebuah angan-angan entah sampai kapan akan terwujud. Lapangan Sepak Bola yang sekarang ada yang tersebar di wilayah Wonosobo masih sangat jauh dari sempaurna apabila untuk mendukung kemajuan Sepak Bola di Kabupaten Wonosobo.

2. Pembinaan persepakbolaan di Kabupaten Wonosobo menjadi PR tersendiri bagi kepengurusan periode selanjutnya. Pembinaan usia dini sampai remaja menjadi tugas yang harus diselesaikan karena tanpa persiapan yang lebih dini, maka kita akan mengalami kesulitan ketika akan membentuk sebuah tim sepak bola yang kuat sehingga yang terjadi hanya instan dan masih sangat jauh ketika bicara tentang prestasi.

Dari dua hal tersebut perlu kami sampaikan bahwa kepengurusan PSSI Kabuapaten Wonosobo identik dengan putaran divisi perserikatan Pengcab PSSI, baik divisi utama, divisi I dan divisi II, Putaran divisi sepertinya tidak laku untuk dijual, hal ini terbukti dengan begitu sulitnya untuk mendapatkan tempat dan hali ini disebabkan karena tidak ada penonton dan lain sebagainya. Sepinya penonton diputaran divisi mungkin salah satu sebab karena pemainnya kurang berkualitas.Beberapa solusi agar divisi laku dijual antara lain diperbolehkannya memakai pemaind ari luar wilayah Kabupaten Wonosobo. Adanya pemain dari luar daerah dapat memperketat persaingan antar pemain di Kabupaten Wonosobo.
tunggu episode selanjutnya.....

Read more ...

Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa di Wonosobo

Pemerintahan di jalankan sangat erat kaitannya antara penyelenggara pemerintahan dan masyarakat sebagai obyek dari pelaksanaan pemerintahan yang di jalankan. Pemerintahan di jalankan tentunya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di semua bidang yang merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

Pada kesempatan ini kami mencoba mengulas tentang upaya meningkatkan kinerja di pemerintahan desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintahan desa merupakan suatu sistem pemerintahan di tingkat yang paling bawah sehingga dapat di simpulkan bahwa semua program kegiatan akan masuk di desa, akan tetapi satu pertanyaan dalam benak kami...sudah siapkah pelaku-pelaku pemerintahan di desa untuk menerima program dari tingkat yang lebih tinggi...? memang kalau tidak di mulai sekarang terus mau kapan lagi.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya bagaimana kegiatan sampai ke tingkat bawah saja akan tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana kesiapan sumber daya manusia yang ada di tingkat bawah yaitu desa. Kami selaku bagian dari penyelenggara pemerintahan di desa sangat merasakan adanya ketidakseimbangan antara program kegiatan yang masuk di desa dengan sumber daya manusia yang ada di desa. Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan bersama pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah.

Beberapa upaya yang dapat di laksanakan pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa antara lain :
1. LOMBA ARSIP DESA, penilaian lomba arsip desa merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, keberadaan adminsitrasi kearsipan di desa sangatlah penting karena dengan administrasi yang baik merupakan nilai kelebihan tersendiri bagi suatu desa.
2. LOMBA DESA, penilaian lomba desa banyak faktor yang masuk di dalamnya, paling tidak sesuai dengan aturan yang ada, ada delapan faktor penilaian untuk menilai dalam penilaian lomba desa. Dengan lomba desa dapat di ketahui kemajuan-kemajuan yang dicapai suatu desa sehingga dapat di ketahui perangkingan desa-desa di Kabupaten Wonosobo dari desa yang terbaik sampai desa yang tidak baik.
3. LOMBA KANTOR DESA, keberadaan Kantor Desa sebagai sarana penyelenggara pemerintahan di desa menjadi faktor yang penting untuk mengukur tingkat kemajuan desa karena dapat di ketahu Kantor Desa berfungsi apa tidak sebagai sarana pelayanan pemerintahan di desa.

Kami percaya masih ada kegiatan-kegoatan lain yang dapat dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemajuan suatu desa dan hal tersebut dapat terlaksana karena kerja sama semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wonosobo baik dari birokrasi dengan Pemdanya maupun pihak legislatif dengan anggota dewannya.
Semoga apa yang kami harapkan selama ini yaitu terwujudnya satu desa di Kabupaten Wonosobo sebagai laboratorium desa sebagai tempat pembelajaran desa-desa lain sehingga dapat dihasilkan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan yang sesuai dengan peraturan yang ada.

Read more ...

Untuk Kita Renungkan

Bangsa dan Negara Indonesia yang kita cintai belum terbebas dengan namanya bencana, dari mulai kecelakaan pesawat terbang, lumpur lapindo, gempa dan sunami sampai meletusna gunung berapi dan masih banyak gunung di wilayah NKRI dalam mengalami peningkatan status, sebenarnya ada apa dengan bangsa ini....? patut untuk kita renungkan.

Berbagai cobaan dan ujian di muka bumi ini apapun bentuknya, kapanpun waktunya memang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, apakah kita sebagai manusia ikut andil berbuat kesalahan terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini...? Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakain canggih, apapun dapat di akses oleh manusia baik itu baik dan juga hal-hal yang tidak pantas.

Cobaab dan Ujian yang kita terima mungkin akibat dari perbuatan yang pernah kita lakukan, pernahkan kita bertanya sudah seberapa jauh perbuatan kita sebagai makhluqNya yang telah diberi kenikmatan di muka bumi ini..? apakah sudah benar-benar berbuat di JalanNya ataukah sebaliknya.

Read more ...

Moralitas dalam Mengemban Amanat

Kepemimpinan mengandung makna yang dalam bukan hanya menyangkut masyarakat dalam arti luas akan tetapi di dalamnya menyangkut pribadi dan juga keluarga. Mengemban amanat apapun bentuknya tidaklah mudah, apalagi mengemban amanat menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin untuk dirinya sendiri, pemimpin dalam keluarga, maupun pemimpin dalam masyarakat dan juga amanat-amanat yang berhubungan dengan kedudukan maupun jabatan dalam pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif.

Dalam tulisan ini kami akan mencoba mengangkat moralitas dalam mengemban amanat menjadi seorang Kepala Desa.
Sebagaimana kita ketahui bahwa proses perjalanan menuju kursi panas Kepala Desa tidaklah semudah ketika kita membalikkan telapak tangan, dalam Pilkades membutuhkan energi yang cukup baik tenaga, fikiran dan biaya tentunya.

Read more ...

Peran Sekdes PNS di Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa di jalankan tentunya mempunyai tujuan, salah satu tujuan adalah terwujudnya suatu pemerintahan yang bersih dan baik, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk menggerakkan potensi dan sumber daya yang ada di desa, Keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin jalannya Pemerintahan Desa memegang peran yang sangat penting, dimana seorang Kepala Desa mampu menggerakkan potensi yang ada di pemerintah desa itu sendiri yaitu Sekretaris Desa dan Perangkat Desa. Tidak kalah pentingnya peran dari lembaga desa dengan segala tugas dan fngsnya sebagai mitra kerja pemerintah desa.

Memasuki tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memberlakukan adanya Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dengan salah tujuan agar kelemahan dan kekuranan terhadap jalan roda pemerintahan desa khususnya bidang administrasi dapat segera teratasi.
Dari informasi yang kami terima, ada dua jalur penempatan Sekretaris Desa PNS, yang pertama pegangkatan Sekdes yang ada di desa yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS dan penempatan PNS dari Pemerintah Kabupaten menjadi Sekdes dan ditempatkan di desa. Sistem pengangkatan dan penempatan Sekdes di maksud mempunyai dan kelemahan yang tidak sama.

Pengangkatan maupun penempatan Sekdes PNS di masing-masing desa di Kabupaten Wonosobo dikandung maksud agar kelemahan di bidang administrasi dapat segera teratasi, keberadaan Sekdes memegang peran yang sangat penting untuk penataan administrasi di desa agar desa-desa tidak ketinggalan. Beberapa persoalanpun muncul ketika Sekdes tidak mampu memenuhi harapan dari pemerintah kabupaten sehingga desa akan tetap dalam keterpurukan dan selalu ketinggalan dalam memajukan desanya. Penempatan PNS di desa menjadi Sekdes juga bukan persoalan mudah karena tidak semua orang mau untuk ditempatkan di desa tanpa adanya dedikasi yang tinggi, banyak alasan yang munculpun beragam dari mulai dapat menghambat karir dan lain sebagainya.

Keberadaan Sekdes PNS maupun PNS yang ditempatkan jadi Sekdes harus mempunyai kemampuan di atas rata-rata Sekdes yang belum di angkat menjadi PNS, berbicara tentang bagaimana memajukan desa khususnya administrasi desa sepertinya tidak akan ada artinya ketika keberadaan Sekdes PNS tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap desa khususnya bidang admintrasi desa, karena berawal dari penataan arsip administrasi yang baik disertai dengan perencanaan yang matang, maka tinggal menunggu waktu suatu desa akan maju.

Read more ...

Laboratorium Desa di Wonosobo...mungkinkah..?

Menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa tentunya membutuhkan sumber daya yang cukup untuk menyesuaikan perubahan dan perkembangan yang ada baik dalam hal peraturan perundang-undangan maupun perubahan kondisi masyarakat. Kabupaten Wonosobo dengan 264 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 wilayah kecamatan tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat beserta pemerintahan desanya. Mensikapi perjalanan sistem pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 dan PP 72 tahun 2005 desa harus benar-benar mempersiapkan diri dalam hal peningkatan sumber daya manusia untuk mewujudkan suatu kemandirian desa dengan segala potensi yang ada di desa.

Tingkat kemajuan desa tidak bisa dilepaskan dari peran serta Kepala Desa dengan pemerintah desanya dan peran serta dari lembaga desa yang ada baik BPD, LPMD, TP.PKK maupun tokoh masyarakat dan masyarakat desa itu sendiri. Jalan roda pemerintahan di desa tidak dapat dilepaskan denga bagaimana terjalinnya kebersamaan dari pelaku-pelaku penyelenggara pemerintahan di desa. Kemajuan dan perkembangan desa di Kabupaten Wonosobo sampai saat ini belum ada ukuran untuk menilai tingkat perkembangan desa sehingga belum dapat menghasilkan peringkat desa-desa di Kabupaten Wonosobo.

Kami sebagai pelaku pemerintahan di desa benar-benar mengharapkan adanya desa percontohan di masing-masing kecamatan sebagai rujukan desa-desa di suatu wilayah kecamatan untuk belajar agar sistem pemerintahan yang dijalankan di desa sesuai dengan aturan yang ada tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaku penyelenggara pemerintahan di desa. Ketika dari setiap kecamatan terdapat satu desa percontohan, maka di Kabupaten Wonosobo akan terdapat 15 desa percontohan dan dari 15 desa percontohan yang ada akan dihasilkan satu desa di Kabupaten Wonosobo yang dapat dijadikan Laboratorium Desa yang memberikan kesempatan desa-desa di Kabupaten Wonosobo untuk belajar menuju suatu good governance ( pemerintahan yang bersih dan baik ) sehingga desa-desa di Kabupaten Wonosobo tidak perlu study banding ke luar daerah tetapi cukup di daerahnya sendiri. Memang untuk mewujudkan Laboratorium Desa di Kabupaten Wonosobo tidaklah mudah dan tentunya membutuhkan peran dari Pemerintah Kabupaten yang didukung SKPD yang terkait, sehingga terbangun suatu kerja sama menuju terwujudnya desa yang mandiri.

Read more ...

Andai Aku Pemain AC Milan

AC Milan sebuah nama club sepak bola liga italia yang tidak asing lagi di telinga para penggemar si kulit bundar. Aku mengenal dan ngefan sama AC Milan sejak tahun 1988 ketika itu piala eropa dan juaranya Belanda dengan Trio Belandanya Ruud de Gullit, Frank Rijkard dan Marco Van Basten. Trio Belanda tersebut menjadi bagian dari The Dream Team AC Milan dengan pelatih Arrigo Sacchi. Dekade tahun tersebut AC Milan dapat merengkuh berbagai gelar dari mulai liga italia sampai Piala Champions. Yang masih terkesan dengan permainan AC Milan saat itu adalah cara bermain Ruud de Gullit yang menjadi motor serangan dan mengacak-acak tim lawan karena Gullit bermain di semua posisi, di mana-mana ada Gullit, pokoknya oke. Dengan trio belandanya, Rijkard stoper, Gullit gelandang serang dan Basten striker, benar-benar enak ditonton dan menghibur. masih jelas dalam ingatan dibawah mistar ada Sebastiano Rossi, bek kiri ada Paolo Maldini, libero ada Franco baresi, bek kanan ada Mauro Tasoti ataupun Panucci, stoper Costacurta, sayap kiri Leonardo, sayap kanan Donadoni dan juga tidak ketinggalan Massaro dan Savisevic.

Ketika era Sacchi berakhir dilanjutkan oleh Fabio Capelo di tahun 1990 an dengan materi pemain yang hampir sama dan tambahan beberapa pemain diantaranya Bierhoff berhasil mengembalikan kejayaan AC Milan dan merengkuh Piala Champions yang salah satunya dengan mengalahkan Barcelona di final dengan skor 4-0. Dilanjutkan lagi oleh pelatih Carlo Ancelotti dengan Shevanya sehingga berjaya kembali di kancah eropa. Singkat cerita sampai sekarang di tangani pelatih Leonardo.

Read more ...

Alokasi Dana Desa dan PNPM

Desa-desa di Kabupaten Wonosobo untuk setiap tahunnya akan mendapatkan bantuan keuangan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Untuk setiap tahun anggaran paling tidak desa-desa akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo. Besarnya jumlah anggaran yang diterima desa untuk setiap tahunnya tidak sama, untuk tiga tahun terakhir penerimaan ADD mengalami peningkatan dan penurunan, seperti kita ketahui untuk tahun anggraan 2007 sekitar 21 Milyar dari APBD kabupaten, tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 40 Milyar dan untuk tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 33 Milyar.

Tahun anggaran 2009 desa-desa di Kabupaten Wonosobo paling tidak mendapatkan bantuan Alokasi Dana Desa dan PNPM yang setiap kecamatan mendapatkan kucuran dana Rp. 3 Milyar. ADD dan PNPM yang diterima desa jumlah yang diterima desa bervariasi. Untuk ADD lebih mendasarkan pada nilai bobot desa, dan untuk PNPM mendasarkan pada seberapa besar jumlah usulan dari desa untuk tiga jenis kegiatan setelah diverifikasi.
Proses dalam tahapan untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa dan PNPM berbeda, hal ini dapat dilihat dari mulai proses perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan. Pertama kali ADD lahir menjadi bagian dari Bagian Pemdes Setda dan PNPM yang sebelumnya PPK menjadi bagian dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Mulai tahun 2008 Bagain Pemdes dan KPM digabung menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ( BAPERMASDES).

Adapun proses untuk mendapatkan ADD dan PNPM sebagai berikut:
Pengertian
Alokasi Dana Desa dan PNPM merupakan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang pada dasarnya menggunakan sistem pembangunan partisipatif yang mana warga masyarakat dapat berperan secara aktif dari mulai penggalian gagasan, perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauannya. Dalam sistem ini lebih menekankan pada bottom up planning, penggalian gagasan dari tingkat paling bawah.

Proses penggalian gagasan dan pengelolaan
Alokasi Dana Desa di kelola olah pemerintahan desa, Kades sebagai pengguna anggaran, Sekdes sebagai ketua dan Kaur sebagai bendahara. Pemerintahan Desa menyelengarakan musyawarah untuk menentukan skala prioritas kegiatan dari semua kelembagaan yang ada (BPD, LPMD, TP PKK, RT RW, Tomas dan Toga, Tokoh Pemuda) dan prioritas pembangunan sarana prasarana fisik. Ditahapan akhir dari musyawarah dihasilkan prioritas kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan prioritas pembangunan sarana prasarana yang selanjutnya dibuat Rencana Penggunaan Dana ( RPD ADD ) dan dimasukan dalam APBDes dalam satu tahun anggaran. Dalam pelaksanaan kegiatan ADD, pemerintahan desa melimpahkan ke lembaga desa yang ada ( LPMD ) dan selanjutnya mempertanggungjawabkan dalam musyawarah.
PNPM-MD sebelum dibentuk tim pengelola, dilaksanakan dulu tahapan sosialisasi oleh KPMD/FD yang dibentuk dalam musyawarah, KPMD melaksanakan sosialisasi dan penggalian gagasan di masyarakat dari tingkat paling bawah/kelompok RT. Sebelum terbentuknya tim pengelola peran dari pemerintahan desa sangat besar karena sebagai pihak yang menfasilitasi pelaksanaan musyawarah di tingkat desa. Dalam tahapan musyawarah desa selanjutnya dibentuk Tim Pengelola Kegiatan ( TPK ) yang berfungsi untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan dari mulai penyusunan rencana anggaran biaya, desain gambar dan pengajuan usulan kegiatan. Dalam pengelolaan kegiatan TPK berkoordinasi dengan tim 18 sebagai pengawas dan pemerintah desa.
Dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan ADD oleh tim yang di koordinasi oleh pemerintah desa beserta lembaga desa, sedangkan PNPM dikelola oleh TPK yang dibentuk dalam musyawarah desa. Dalam perjalanan pengelolaan ADD pemerintah desa mengetahui secara persis seluk beluk keuangan ADD. Untuk pengelolaan PNPM apabila TPK tidak berkoordinasi dengan pemerintah desa, maka pemerintah desa tidak akan tahu secara pasti seluk beluk keuangan yang dikelola.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Alokasi Dana Desa dan PNPM mempunyai tujuan yang sama yaitu memberdayakan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dari sisi pengelolaan memang terdapat perbedaan, akan tetapi apabila semua pihak yang terkait dalam pengelolaan ADD dan PNPM menjunjung tinggi transparansi akan menghasilkan kegiatan yang benar-benar dapat bermanfaat bagi warga masyarakat dan secara bertahap dapat merealisasikan rencana pembangunan yang ada.

Read more ...