Pelunasan PBB Tanggung Jawab Siapa..?

Pajak merupakan kewajiban warga negara yang punya obyek termasuk juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk di tingkat desa seseorang yang menjadi Kepala Desa tidak dapat dilepaskan dan akan mendapatkan pengalaman tersendiri mengenai PBB. Salah satu kegiatan rutin tahunan Kepala Desa beserta Perangkat Desa adalah bagaimana PBB bisa lunas. Bukannya apa2 kalau Kepala Desa bertanya sebenarnya pelunasan PBB tanggungjawab siapa...?. Kita mencoba menguraikan.......membayar PBB adalah kewajiban warga negara untuk setiap tahunnya, kadang kita yang di desa akan mendapat pengalaman yang menarik karena pelunasan PBB ada jatuh temponya dan hal ini ada yang dijadikan dasar warga untuk membayar, di sisi yang lain kita sebagai aparat yang ada di desa kepingin agar PBB dapat lunas secepatnya.Penarikan PBB di desa dilaksanakan ole aparat desa atas perintah dari Kepala Desa, khususnya Kepala Desa selalu di kejar-kejar kapan PBB lunas, ketika Kepala Desa di tanya kapan lunasnya tentunya mengejar Perangkat Desa. Hampir dapat dipastikan sebelum PBB lunas setiap ada Rakor selalu dibahas bagaimana PBBnya, mau lunas kapan..?Memang harus di akui apabila PBB belum lunas seorang Kepala Desa berfikir dan selalu berfikir bagaimana agar lunas, entah bagaimana caranya, yang terkadang sampai hutang untuk melunasi PBB yang tidak hanya kewajiban Kepala Desa saja.
Pelunasan PBB Kecamatan Mojotengah tahun 2009 merupakan prestasi tersendiri karena dapat lunas 100 % sebelum jatuh tempo, meskipun Kepala Desa pontang panting mencari uang untuk melunasi, padahal setelah PBB lunas masalah belum selesai karena andai uang itu hutang terus bagaimana melunasi hutangnya, kalo direnungkan satu masalah selesai timbul masalah baru begitulah kiranya untuk setiap tahunnya. Kami yang ada di desa menghimbau kepada semuanya saja yang merasa ikut bertanggungjawab terhadap pelunasan PBB agar benar-benar bersatu padu, bekerja sama dan menjalin kebersamaan baik di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan lebih-lebih ditingkat kecamatan yang hampir setiap hari berhubungan dengan desa.
Ketika semua pihak yang terkait mengetahui permasalahan yang ada hal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan hal PBB tahun yang akan datang. Secara umum pelunasan PBB di tingkat desa masih menjadi tanggung jawab dari Kepala Desa beserta Perangkat Desa, perlu di ketahui bahwa di desa ada lembaga desa ( BPD, LPMD, RT, RW dsb ) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa. Pelatihan untuk Kepala Desa sudah sering dilaksanakan, mungkin yang masih kurang pelatihan untuk lembaga desa yang lain. Pelatihan belumlah cukup, yang tidak kalah pentingnya bagaimana hasil dari pelatihan dapat direalisasikan di desa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di desanya. Masih menjadi PR tentang bagaimana memberdayakan lembaga desa yang ada agar benar-benar dapat bersama-sama dengan Pemerintah Desa membangun desa, termasuk di dalamnya bagaimana agar PBB dapat lunas secepatnya. Sejenak kita merenung apakah hak yang kita terima sudah sesuai dengan kewajiban yang kita laksanakan..?. Dengan adanya dana yang masuk ke desa mengalami peningkatan dibanding sebelumnya tentunya desa dapat berbuat apa saja untuk kemajuan desanya, kuncinya kita mau apa tidak. PBB baru salah satu agenda rutin tahunan desa, masih banyak agenda -agenda kegiatan yang perlu direncanakan, kami berharap semua pengambil kebijakan baik ditingkat kecamatan maupun kabupaten untuk bersama-sama merumuskan perencanaan kegiatan dimasing-masing desa sebagai landasan kita melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat, lemahnya perencanaan menjadikan pekerjaan hasilnya amburadul walaupun perencanaan tidak satu-satunya sebab suksesnya hasil pekerjaan.
Kiranya dapat disimpulkan bahwa pelunasan PBB menjadi tanggung jawab kita bersama, berikanlah desa kesempatan untuk berupaya dengan segala daya dan konsekuensi yang ada, dan tentunya harus ada dukungan dari semua pihak terkait untuk mencari solusi dan menerima akibat yang ditimbulkan.