Kamis, 22 Oktober 2009

Menumbuhkembangkan Minat Baca Masyarakat Wonosobo Melalui Perpustakaan Desa


Di Kabupaten Wonosobo dari informasi yang ada untuk tahun 2009 dari 264 desa dan kelurahan, hanya ada 58 perpustakaan desa dan kelurahan, salah satu perpustakaan desa dan kelurahan yang ada adalah Perpustakaan "Al - Madani " Desa Blederan Kecamatan Mojotengah yang didirikan pada tanggal 1 April 2008 yang menempati salah satu ruang di komplek Kantor Desa Blederan. Dengan berdirinya Perpustakaan " Al - Madani " dapat dijadikan wadah warga masyarakat untuk menyalurkan minat bakat dalam rangka pengembangan potensi yang ada. Tahun 2008 dan tahun 2009 Perpustakaan " Al - Madani " meraih juara II dan Juara III lomba perpustakaan desa tingkat Kabupaten Wonosobo, hasil yang dapat diraih tidak terlepas dari upaya dan kerja sama pengelola dengan dukungan Pemerintahan Desa Blederan.

Sejalan dengan perkembangan jaman dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, dimana tuntutan kehidupan yang semakain komplek, sebagai warga masyarakat dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan jaman tersebut. Adapun tuntutan jaman tersebut antara lain masyarakat dituntut mampu meningkatkan dan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki untuk ikut berperan secara aktif dalam pembangunan dan peningkatan Sumber Daya Manusia yang ada baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut perpustakaan merupakan salah satu alternatif sebagai sarana untuk penggalian dan pengembangan potensi yang ada pada masyarakat. Keberadaan perpustakaan desa sangatlah penting, sebagai salah satu sarana yang amat efektif dan efisien bagi warga masyarakat desa untuk mendapatkan informasi dan mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat membutuhkan sarana dan sumber belajar, bukan saja untuk meningkatkan pengetahuan akan tetapi juga untuk meningkatkan mutu kehidupan. Melalui kegiatan membaca dan pengembangan minat bakat, perpustakaan sebagai sarana untuk menyediakan bahan pembelajaran yang dibutuhkan masyarakat, diharapkan akan melahirkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan terciptanya sumber daya manusia yang trampil, handal dan berkreatif serta berkepribadian Indonesia.

Dari 58 perpustakaan desa dan kelurahan yang ada belum didukung dengan administrasi yang memadai, ruang baca yang layak dan persediaan buku yang masih seadanya. Tapi kita tidak boleh pesimis dengan kondisi tersebut, Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo mencoba mengurai keterpurukan ini dengan mengambil peran dalam mengembangkan perpustakaan di desa-desa diarahkan dan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga perpustakaan desa dapat menjadi daya tarik tersendiri dan warga masyarakat dapat mengapresiasikan minat dan bakatnya sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Apabila kita ingin memajukan masyarakat lewat membaca maka basisnya adalah desa, terutama di era otonomi daerah saat ini. Pendirian perpustakaan di daerah pedesaan dapat dijadikan solusi untuk menjawab tantangan kehidupan yang ada. Dengan membaca, masyarakat akan bertambah wawasannya untuk mengikuti perkembangan jaman yang ada. Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pemenuhan bahan bacaan sudah seharusnya menjadi agenda utama dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa selain usaha-usaha pemerintah lewat dunia pendidikan. Tanpa campur tangan dari pihak pemerintah, maka upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pemenuhan bahan bacaan akan berjalan tersendat-sendat.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan agar perpustakaan desa lebih dikenal masyarakat, pengelola dan tentunya dibantu perangkat desa dan lembaga desa harus terjun langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mengenalkan dan mempromosikan keberadaan perpustakaan, koleksi buku-buku yang ada dan sarana perlengkapan yang lain yang ada di perpustakaan. Pengenalan perpustakaan dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan selapanan lembaga desa dan pertemuan-pertemuan masyarakat lainnya.

Menumbuhkembangkan minat baca masyarakat yang berada di desa perlu diwujudkan dalam bentuk gerakan nasional yang terencana dan terstruktur secara baik dan terus menerus yang tentunya membutuhkan kepedulian semua pihak, baik pemerintah dan juga masyarakat. Tanpa dukungan dari semua pihak, maka harapan kita untuk membudayakan gemar membaca di masyarakat pedesaan hanya akan menjadi bahan perenungan semata.
Read more ...

Rabu, 14 Oktober 2009

Potensi SDM Modal Dasar Membangun Desa



Pembangunan dilaksanakan dengan melalui tahapan-tahapan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan. Pembangunan dapat direncanakan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan dalam pembangunan dibuat tentunya disesuaikan dengan tingkat prioritas kebutuhan untuk dilaksanakan dan sumber dana yang tersedia. Perencanaan dalam membangun dapat dijadikan faktor untuk mengetahui seberapa besar pembangunan dapat dilaksanakan baik secara kualitas, kuantitas dan jumlah anggaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan perencanaan pembangunan terlebih dahulu mengetahui seberapa besar potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia, yang mana kedua faktor tersebut akan menunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Tingkat sumber daya alam dan sumber daya manusia yang lemah dan kurang akan dapat mempengaruhi dalam pembuatan perencanaan dalam pembangunan.
Pembangunan yang dilaksanakan terkadang kurang atau tidak sesuai maupun tidak disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan yang ada, hal ini juga tidak bisa dilepaskan dengan aturan dan kepentingan sesaat dari pihak-pihak yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat secara umum.
Penggalian potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebenarnya hal yang prinsip yang semestinya dilaksanakan di setiap tingkatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan, karena dengan mengetahui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia dapat membuat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Peran serta penyelenggara pemerintahan beserta lembaga yang ada di tingkat desa haruslah diberi keleluasaan untuk membuat perencanaan dan melakukan pengelolaan terhadap anggaran-anggaran yang masuk ke desa yang tentunya disertai pengawasan dan pembinaan yang ketat untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan penggunaan dana dan pelanggaran aturan-aturan pelaksanaan.Lemah dan kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa terutama dalam hal pengelolaan anggaran dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan dalam penggunaan dana, sebagaimana diketahui bahwa dua hal yang saling berkaitan adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan bukti fisik dari penggunaan dana harus benar-benar dilaksanakan, apalah artinya spj ketika tidak disertai dengan bukti fisik, karena hal ini jelas-jelas akan merugikan masyarakat pada umumnya.
Read more ...

Minggu, 11 Oktober 2009

Halal Bi Halal Takmir Masjid dan Musholla beserta Lembaga Desa


Suasana peringatan Hari Raya Idul Fitri di Desa Blederan belum usai, hal ini terbukti dengan diselenggrakannya acara Halal Bi Halal Takmir Masjid dan Takimir Musholla se wilayah Desa Blederan beserta lembaga Desa Blederan. Acara tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2009 bertempat di Gedung TK RA Dusun Klesman Desa Blederan dan dihadiri oleh segenap Takmir Masjid dan Musholla se wilayah Desa Blederan, lembaga desa dan pengurus fatayat dan muslimat ranting Desa Blederan. Dalam acara tersebut dihadiri Sekretaris Kecamatan Mojotengah mewakili Bapak Camat Mojotengah. Bapak Didiek Wibawanto selaku Sekcam Mojotengah dalam sambutannya mengajak kepada warga masyarakat untuk mendukung program pelunasan PBB Bulan Mei 2010. Dari kegiatan halal bi halal dimaksudkan pula untuk mencari masukan dan gagasan-gagasan dari warga masyarakat dalam rangka memajukan kehidupan kegiatan keagamaan di Desa Blederan. Kepala Desa Blederan dalam sambutannya mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama membangun desa dan program pelunasan PBB bulan Mei untuk benar-benar didukung.
Sebagai tindak lanjut adanya program pelunasan PBB Bulan Mei, maka akan dilaksanakan sosialisasi oleh Kepala Desa beserta lembaga desa lainnya di tiap-tiap kelompok RT maupun komplek RW . Masalah teknis pembuatan tempat untuk menabung diserahkan pada warga masyarakat, dari pihak pemerintahan desa bersifat memotifasi dan memantau serta melakukan penarikan PBB di Bulan Mei.
Read more ...

Gotong Royong Pelebaran Lapangan


Keberadaan Lapangan Desa Blederan tepatnya di Dusun Klesman Desa Blederan dapat dijadikan salah satu tempat kegiatan-kegiatan warga masyarakat Desa Blederan umumnya. Agenda rutin yang diselenggarakan untuk setiap tahunnya adalah kegiatan kompetisi sepak bola PORKLES CUP dan kegiatan tasyakuran dan upacara bendera peringatan HUT RI Desa Blederan dan juga untuk kegiatan olah raga siswa siswi SD Blederan dan MI. Kondisi lapangan saat ini dari segi ukuran khususnya untuk pertandingan sepak bola belum maksimal karena pelebaran lapangan terkendala dengan adanya bangunan SD Blederan dan TK Pertiwi, sehubungan mulai tahun 2008 SD Blederan sudah menempati lokasi yang baru, diharapkan pelebaran lapangan segera dilaksanakan meskipun belum dapat seluruhnya karena masih terdapat bangunan TK Pertiwi. Sesuai dengan rencana program kegiatan tahun 2010, bahwa TK Pertiwi akan dipindah ke lokasi lain, maka pelebaran lapangan segera direalisasikan.

Sebagai langkah awal dimulainya pelebaran lapangan, pada hari jum'at 9 Oktober 2009 dilaksanakan kegiatan gotong royong dimulainya pembenahan saluran dilokasi lapangan yang dilanjutkan dengan pelebaran lapangan. Direncanakan lapangan sepak bola Desa Blederan sesuai dengan ukuran yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang lain seperti lapangan bola volly dan tempat penonton.
Read more ...

Rabu, 07 Oktober 2009

Pelunasan PBB Bulan Mei 2010........?


Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan momok tersendiri bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa, bagaimana tidak demikian, untuk setiap tahun anggaran pelunasan PBB seakan-akan hanya menjadi tanggungjawab Kepala Desa beserta Perangkat Desa, sepertinya tolok ukur keberhasilan pemerintahan di desa diukur dari kapan PBB akan dilunasi. Wacana yang digulirkan di Kecamatan Mojotengah pelunasan PBB tahun 2010 lunas Bulan Mei, wacana tersebut sudah disampaikan ketika rakor Kades / Kalur dan Ketua BPD di Pendopo Kecamatan pada tanggal 1 Oktober 2009, mencermati rencana kerja dalam tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan agar PBB lunas Bulan Mei seandainya semua pihak yang ada tingkat kecamatan dan semua pihak yang ada di desa sudah jelaslah bahwa pelunasan PBB menjadi tanggung jawab kita bersama, keberadaan binwil dari tingkat kecamatan di masing-masing desa benar-benar bekerja maksimal untuk memberikan bimbingan dan pengawasan sesuai dengan wilayah kerjanya, jangan sampai pembentukan tinggal pembentukan yang akhirnya kurang berfungsi.
Pembentukan tim di tingkat desa dari unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Lembaga Desa lain seperti BPD, LPMD, RT RW, TP.PKK harus benar-benar dimaksimalkan sehingga terjalinnya satu kesepahaman dalam membangun kebersamaan. Memang harus di akui keberadaan Lembaga Desa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa selama ini belum berfungsi secara maksimal, keterlambatan pembagian SPPT ke desa juga menjadi penyebab keterlambatan pelunasan PBB dan juga adanya semacam ketergantungan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam tanggungjawab pelunasan PBB. Merupakan PR tersendiri bagaimana agar kelembagaan desa yang ada dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan lembaga desa menjadi salah satu sebab kurang berfungsinya lembaga desa yang ada. Tahapan-tahapan yang telah ditetapkan menuju pelunasan PBB Bulan Mei harus benar-benar di kawal oleh semua pihak terkait sehingga jangan sampai di kemudian hari menimbulkan saling menyalahkan yang pada akhirnya tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pelunasan PBB.
Menindaklanjuti program pelunasan PBB bulan Mei 2010, maka sesuai dengan keputusan hasil rakor lembaga desa pada tanggal 9 Oktober 2009 dilaksanakan tahapan-tahapan sebagai berikut : 1. Dibentuk tim tingkat desa sebagai penanggungjawab sosialisasi di tingkat kelompok RT. 2. Dilaksanakan sosialisasi di masing-masing RT melalui kelompok pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu
Read more ...

KKN IAIN Walisongo Semarang


Desa Blederan Kecamatan Mojotengah kedatangan peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, KKN dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober - 19 Nopember 2009. Adapun program KKN adalah tematik pemberantasan buta aksara (PBA) atau lebih dikhususkan pada pemberantasan buta aksara warga masyarakat Desa Blederan. Mahasiswa peserta KKN berjumlah 4 (empat) orang terdiri dari 2 Mahasiswa dan 2 Mahasiswi. Peserta KK bertempat tinggal di Rumah Kepala Desa.


Adanya kegiatan KKN diharapkan mahasiswa dapat hidup bermasyarakat dengan masyarakat di desa dan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan yang ada di desa karena pada dasarnya suatu saat nanti para mahasiswa akan kembali ke masyarakat. Di sisi yang lain masyarakat desa dapat mengambil manfaat dengan adanya keberadaan peserta KKN. Memang harus diakui KKN yang dilaksanakan tidak bersifat reguler sehingga tidak semua program kegiatan dapat dilaksanakan akan tetapi dapat terjadi pengembangan program kegiatan agar peserta KKN tidak jenuh dan monoton. Ada 3 (tiga) kelompok yang ditindaklanjuti kaitannya dengan pemberantasan buta aksara di Desa Blederan yang tersebar di dua dusun. Setelah program KKN selesai semoga masyarakat di Desa Blederan benar-benar tuntas dari permasalahan keaksaraan.
Read more ...

Senin, 05 Oktober 2009

Monitoring PNPM-MD Kec. Mojotengah


Pelaksanaan PNPM-MD di Kecamatan Mojotengah sudah memasuki tahap pelaksanaan pembangunan yang meliputi pembangunan fisik, pelatihan dan simpan pinjam. Monitoring dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Fasilitator Teknik (FT), Pendamping Lokal (PL) dan UPK. Monitoring dilaksanakan 30 September - 8 Oktober 2009 di semua desa-desa di Kecamatan Mojotengah. Adapun materi yang di monitor meliputi pelaksanaan teknis pembangunan, pelaksanaan pelatihan dan perkembangan simpan pinjam, administrasi pelaksanaan PNPM-MD dan laporan serta informasi yang masih terkait dengan pelaksanaan PNPM-M. Pelaksanaan PNPM-MD di masing-masing desa di Kecamatan Mojotengah diharapkan adanya koordinasi sesama pelaku PNPM-MD antara lain TPK dan terkadang dibantu KPMD dengan pihak aparat desa yang dalam hal ini Kepala Desa/Kelurahan. Kepala Desa/Kelurahan memegang peranan yang tidak kalah pentingnya ketika desa / kelurahan berproses dalam tahapan PNPM-MD, ambil contoh apabila suatu desa / kelurahan termasuk bermasalah misalnya adanya kridit macet, biasanya orang yang pertama dimintai tanggungjawabnya adalah Kepala Desa/Kelurahan. Proses tahapan dalam PNPM-MD dari awal melibatkan Kepala Desa / Kelurahan dan menyertakan 6 (enam) orang sebagai utusan dari desa / kelurahan dalam forum MAD. Koordinasi antara TPK dengan Kepala Desa / Kelurahan dapat dikatakan sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan program PNPM-MD meskipun pada dasarnya sudah diserahkan ke TPK. Adanya koordinasi TPK dan Kepala Desa / Kelurahan janganlah menjadikan Kepala Desa / Kelurahan ikut campur terlalu dalam dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan PNPM-MD harus benar-benar mengutamakan kualitas hasil pekerjaan dan didukung tertib admintrasi, untuk pelatihan diharapkan pasca pelatihan adanya pemberdayaan yang berkelanjutan dan simpan pinjam adanya ketertiban dan kelancaran dalam angsuran untuk setiap bulannya.


Untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan PNPM-MD perlu dibuat konsep untuk lebih menitikberatkan penberdayaan pelaku-pelaku PNPM-MD khususnya di tingkat desa / kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten.
Read more ...

"Membangun Desa" "Menumbuhkan Kota"



Pembangunan merupakan sebuah kata yang sering kita dengar setiap waktu, baik di desa dari kalangan rakyat jelata sampai yang kaya baik dari perangkat desa maupun para pejabat kaya, baik di kota dengan anggota dewannya maupun pihak pemdanya. Di desa kata-kata pembangunan dapat kita dengar ketika bertemu, berkumpul dan berinteraksi dengan warga masyarakat, baik pembangunan mental spiritual maupun pembangunan fisik sarana prasarana desa. Salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan dalam melaksanakan amanat baik di eksekutif maupun di legislatif adalah seberapa besar tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, padahal keberhasilan yang kita laksanakan akan tidak ada artinya ketika keberhasilan tidak dapat diterima oleh masyarakat, sehingga yang tertinggal hanyalah kesuksesan sesaat. Melaksanakan pembangunan identik dengan dana, akan tetapi tidak kalah pentingnya untuk merealisasikan perencanaan pembangunan adalah potensi sumber daya manusia yang tersedia, manusia jugalah yang akan merancang, melaksanakan dan memanfaatkan pembangunan yang ada, dan manusia jugalah yang akan membuat suasana kerusakan terhadap pembangunan yang dilaksanakan.
Masih jelas dalam ingatan ketika kami menjadi peserta pelatihan Pemberdayaan Pemerintahan Desa ( PMD ) di Balai Diklat PMD Yogyakarta yang dilaksanakan pada Bulan April 2009 yang salah satu materi adalah kunjungan lapang untuk study banding di salah satu kabupaten di Propinsi DIY yang mana di kabupaten tersebut dengan Visi "Membangun Desa Menumbuhkan Kota" dalam pembangunan daerahnya. Ketika kami mendengar Visi tersebut yang ada dalam bayangan kami desa benar-benar di suntik dana yang tidak sedikit untuk membangun desa. Apa yang menjadi bayangan kami ternyata benar, desa mendapatkan bantuan pembangunan fisik dan simpan pinjam yang besar. Mungkin besar harapan dengan Visi tersebut desa-desa benar-benar dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa dan ketika desa-desa telah mengalami kemajuan maka secara otomatis daerah kota dapat berkembang dan tentunya dapat dikatakan sebagai daerah maju.

Pemerintah di desa sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat yang paling bawah menyesuaikan diri dengan adanya Visi tersebut yaitu dengan pembuatan Peraturan Desa ( Perdes) secara rutin untuk setiap tahunnya minimal 5 Perdes, hal ini tentunya didukung pengawasan dan pendampingan yang ketat, sudah siapkah di Kabupaten Wonosobo kalau seperti itu...?.

Pelaksanaan pembangunan janganlah hanya merupakan perwujudan pemenuhan janji-janji waktu kampanye saja akan tetapi melaksanakan pembangunan benar-benar dijadikan amanat yang harus dilaksanakan sehingga pembangunan dapat merata di semua lapisan masyarakat pedesaan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada. Di Kabupaten Wonosobo kami mengharapkan adanya pembangunan yang berkesinambungan dengan melalui perencanaan yang matang untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Hal ini tentunya dengan melibatkan partisipasi dari desa diberi porsi yang besar dengan melihat data dasar kebutuhan di masing-masing desa yang tentunya tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Seberapa besar potensi yang ada di desa baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya harus diketahui oleh pihak-pihak pengambil kebijakan ditingkat kabupaten. Satu hal yang masih menjadi pemikiran dan PR kita semua adalah masih kurangnya sumber daya manusia, sudahkah dari pihak pemda turun ke desa-desa untuk benar-benar mengetahui situasi dan kondisi riil yang ada di desa dengan segala potensi dan permasalahan yang dihadapi. Ke depan semoga dirumuskan Visi untuk mewujudkan pembangunan di tingkat desa yang akhirnya dapat menumbuhkembangkan kota.
Read more ...

Perangkat Desa Numpang Nampang



Tanggungjawab selaku abdi masyarakat di tingkat yang paling bawah khususnya di desa terasa hilang sejenak ketika rombongan Perangkat Desa Blederan mengadakan acara tafakur alam ke Obyek Wisata Pantai Baron dan Kukup di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dari Perangkat Desa untuk setiap tahunnya setelah Hari Raya Idul Fitri dan untuk tahun 1430 H / 2009 M kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2009. Tidak seperti tahun 2008, untuk tahun 2009 rombongan Perangkat Desa mengajak serta istri dan anak dalam kegiatan tafakur alam tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mempererat tali silaturrahim sesama Perangkat Desa beserta anggota keluarganya. Adanya kegiatan dimaksud dapat menimbulkan ikatan batin yang kuat ketika Perangkat Desa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi masyarakat, meskipun Perangkat Desa identik dengan pelayan akan tetapi mengandung makna yang mulia karena dapat dibayangkan seandainya negeri ini tidak ada yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat pula kita bayangkan andai semua orang di negeri ini ingin minta dilayani saja.
Perangkat Desa dengan segala tanggungjawab yang melekat pada dirinya jugalah manusia biasa yang bersifat manusiawi dengan segala keterbatasan yang ada. Perangkat Desa juga membutuhkan dorongan dan dukungan dalam melaksanakan tugasnya dan juga membutuhkan hiburan yang positif yang pada akhirnya dapat memenuhi kepuasan batin. Memang Perangkat Desa mengakui meskipun sejenak akan tetapi bisa menghilangkan kepenatan dan seabreg pekerjaan yang berhubungan dengan masyarakat.
Read more ...

Halal Bi Halal Lembaga Desa




Sudah menjadi agenda rutin setiap bulan syawal kelembagaan Desa Blederan mengadakan halal bi halal di Rumah Kepala Desa. Halal bi halal dilaksanakan setiap tanggal 2 Syawal yang diikuti oleh Perangkat Desa, Anggota BPD dan Pengurus LPMD. Adanya halal bi halal merupakan salah satu wujud nyata kelembagaan Desa Blederan membangun kebersamaan dalam rangka membangun desa. Adapun acara halal bi halal di Rumah Kepala Desa dilaksanakan dengan sederhana seperti layaknya orang-orang yang bersilaturrahmi ke sanak saudara. Di kesempatan tersebut disampaikan pula sekilas mengenai evaluasi pelaksanaan program kegiatan desa dan rencana-rencana yang belum dilaksanakan untuk tahun 2009.
Read more ...

Kamis, 01 Oktober 2009

Kebersamaan Membangun Desa di Wonosobo


Desa-desa di Kabupaten Wonosobo pada umumnya merupakan daerah pegunungan dengan kondisi tanah perbukitan, hal ini dapat dilihat dibagian utara terdapat Pegunungan Dieng dan dibagian timur terdapat Gunung Sindoro, untuk bagian barat dan selatan berupa perbukitan. Dengan kondisi tersebut tentunya membutuhkan kerja keras dalam pelaksanaan pembangunan dengan dilandasi semangat kebersamaan dari penyelenggara pemerintahan didaerah yang didukung oleh SKPD di wilayah kerjanya. Dalam membangun kebersamaan jangan "ABS" Asal Bapak Senang, akan tetapi harus benar-benar dilandasi dengan semangat dalam bekerja dan profesional yang mengedepankan kemampuan dan sesuai dengan keahlian yang dimiliki

Tidak dipungkiri lagi bahwa memajukan desa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ada yang mengatakan desa merupakan miniatur sebuah negara dengan segala thethek mbengeknya. Berbagai perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan jaman baik dari sisi aturan perundang-undangan maupun dari segi tatanan perilaku masyarakat yang mengalami perubahan dapat dijadikan elemen penting dalam rangka membangun sebuah kebersamaan memajukan desa.

Kebersamaan untuk membangun desa, mungkin kita perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang kenapa desa tidak maju-maju..?. Dapat disebutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo antara lain bekerja sama dengan Freidrich Nauman Stiftung (FNS) LSM dari Jerman menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas bagi penyelenggara pemerintahan desa, penerimaan anggaran yang tidak sedikit yang diterima desa untuk setiap tahunnya, Alokasi Dana Desa (ADD) di semua desa di Kabupaten Wonosobo yang dua tahun terakhir rata-rata hampir Rp. 100 juta di terima desa, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM - MD) di setiap kecamatan menerima Rp. 3 Milyar untuk tiga jenis kegiatan ( simpan pinjam khusus perempuan, pelatihan-pelatihan dan sarana prasarana fisik), program-program tersebut belum termasuk bantuan-bantuan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dan penetapan APBD yang lainnya, sekarang timbul pertanyaan apanya yang masih kurang...?.

Desa Blederan Kecamatan Mojotengah adalah satu diantara 264 desa dan kelurahan di Kabupaten Wonosobo, yang mana untuk tahun anggaran 2009 mendapatkan bantuan APBN maupun APBD yang dua diantaranya Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan PNPM - MD. Prosentasi pembagian ADD 30 % untuk bantuan operasional pemerintahan desa dan 70 % untuk pemberdayaan masyarakat desa termasuk di dalamnya pembangunan sarana prasarana fisik. Program PNPM - MD dialokasikan untuk tiga jenis kegiatan 1).Pembangunan Sarana Prasaran Fisik 2). Simpan Pinjam Khusus Perempuan dan 3). Peningkatan Kwalitas Hidup melalui pelatihan-pelatihan

Segala upaya untuk meraih suatu tujuan dalam pembangunan meskipun telah didukung dengan dana yang besar belumlah cukup tanpa di dukung sumber daya manusia dan juga tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya perencanaan, penyusunan perencanaan juga membutuhkan kebersamaan dari penyelengara pemerintahan desa beserta lembaga desa lainnya yang ada di desa, bagaimana kita dapat membuat suatu perencanaan yang baik, tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sumber daya manusia menjadi modal yang sangat penting untuk bersama-sama membangun desa karena manusia jugalah yang nantinya akan menggerakkan untuk merealisasikan program-program yang direncanakan.

Membangun desa membutuhkan kebersamaan semua pihak yang ada di desa baik itu pemerintah desanya maupun lembaga-lembaga desa sebagai mitra kerja. Semua pihak yang ada di desa perlu membangun kebersamaan terlebih dahulu menuju satu tujuan membangun desa. Posisi Kepala Desa beserta Sekretaris dan Perangkat Desa memegang peranan yang sangat vital untuk membangun kebersamaan karena Kepala Desa sebagai manager yang harus mampu menggerakkan perusahaan yang bernama "desa". Kepala Desa terlebih dahulu mengetahui potensi kelebihan dan kekurangan yang ada ditingkatan sumber daya manusia yang ada di desa baik di perangkat desa dan lembaga desa. Ketika potensi sudah diketahui selanjutnya bagaimana bisa dimanfaatkan untuk merealisasikan perencanaan yang dibuat untuk meraih tujuan. Sudah tidak jamannya lagi Kepala Desa bertindak otoriter yang main perintah dan minta selalu di turuti segala kemauannya akan tetapi sudah saatnya Kepala Desa mampu menggerakkan potensi yang ada di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPMD dan lembaga desa yang lainnya.

Sesuai dengan aturan yang ada bahwa keberadaan lembaga kemasyarakatan desa sebagai mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai kesetaraan dalam kebersamaan membangun desa. Lembaga kemasyarakatan desa sudah saatnya tampil bersama dengan Kepala Desa beserta Perangkanya untuk membangun desa. Apabila sudah terbangun kebersamaan maka semua pihak yang ada di desa akan merasa ikut bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi desa dan bersama-sama mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang ada.
Read more ...